PEREKONOMIAN PANCASILA
Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ini berarti
bahwa sistem perekonomian di indonesia harus mengacu serta berdasarkan pada
kelima sila dalam Pancasila. Sehingga secara. normatif landasaan idiil sistem
perekonomian di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dimana aplikasi
pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia tidak boleh menyimpang dari sila-sila
pada Pancasila serta pasal-pasal yang terkandung dalam UUD 1945.
Mulai dari sila pertama, sistem perekonomian kita haruslah sesuai dengan nilai - nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan materialisme. Tidak mengenal pemerasan maupun exploitasi sehingga dalam menjalankan perekonomian Indonesia juga harus berlaku adil agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan sila ke-2. Berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi ekonomi yang semata mata dijalankan untuk membentuk persatuan bangsa yang semakin kuat, ini sesuai dengan sila ke-3. Mengutamakan kepentingan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Tidak mengedepankan kepentingan golongan tertentu. Hal ini sesuai dengan sila ke-4 dalam Pancasila. Yang terakhir, mengutamakan persamaan, kemakmuran rakyat, dan bukan bertujuan untuk kemakmuran perorangan sehingga sesuai dengan sila ke-5.
Dalam UUD 1945, pasal yang memuat tentang sistem perekonomian Indonesia adalah pasal 33 beserta ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Pada ayat 1 dalam pasal 33 tersebut menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
MASALAH
Mulai dari sila pertama, sistem perekonomian kita haruslah sesuai dengan nilai - nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan materialisme. Tidak mengenal pemerasan maupun exploitasi sehingga dalam menjalankan perekonomian Indonesia juga harus berlaku adil agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan sila ke-2. Berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi ekonomi yang semata mata dijalankan untuk membentuk persatuan bangsa yang semakin kuat, ini sesuai dengan sila ke-3. Mengutamakan kepentingan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Tidak mengedepankan kepentingan golongan tertentu. Hal ini sesuai dengan sila ke-4 dalam Pancasila. Yang terakhir, mengutamakan persamaan, kemakmuran rakyat, dan bukan bertujuan untuk kemakmuran perorangan sehingga sesuai dengan sila ke-5.
Dalam UUD 1945, pasal yang memuat tentang sistem perekonomian Indonesia adalah pasal 33 beserta ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Pada ayat 1 dalam pasal 33 tersebut menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
MASALAH
1. Salah
satu masalah dalam perekonomian Indonesia yang tidak sesuai dengan isi
pancasila adalah kemiskinan dan pengangguran yang merajalela dimana - mana.
Yang mana sebab adanya pengangguran ini adalah :
Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang denganKesempatan Kerja
Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerjalebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisisebaliknya sangat jarang terjadi.
Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang denganKesempatan Kerja
Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerjalebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisisebaliknya sangat jarang terjadi.
2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan
penyediaantenaga terdidik tidak seimbang
Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidakterjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antaratingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia.Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenagakerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yangtersedia.
4. Meningkatnya
peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanitadalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia
5. Penyediaan
dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang
KESIMPULAN
Perekonomian di Indonesia itu berdasarkan pancasila
dan UUD pasal 33 yang intinya adalah seluruh harta yang ada di Indonesia adalah
milik seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya banyak rakyat yang tidak bisa
menikmati kekayaan yang ada di Indonesia seperti lapangan pekerjaan. Dan
penyebab pengangguran bukan hanya dari diri kita sendiri tapi juga dari pihak
lain.
SARAN
Mulailah mencari hal yang bisa menjadi lapangan
pekerjaan bagi seseorang bukan hanya mencari pekerjaan.
